Pemerintah Rencanakan Kenaikan Pajak Motor Berbasis BBM

Pemerintah mempertimbangkan kenaikan pajak motor BBM untuk mendukung transportasi publik dan lingkungan yang lebih baik.

Pemerintah mempertimbangkan kenaikan pajak motor BBM untuk mendukung transportasi publik dan lingkungan yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan langkah untuk meningkatkan pajak motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) guna mendukung transportasi publik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengungkapkan rencana tersebut. Namun, bagaimana pelaksanaannya dan implikasinya masih menjadi topik pembahasan yang menarik.

Rencana Kenaikan Pajak Motor BBM

Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sambutan acara Grand Launching BYD di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2024, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menaikkan pajak pada motor konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak. Tujuan utama dari kenaikan pajak ini adalah untuk mendukung transportasi publik, seperti LRT atau kereta cepat.

Menurut Luhut, kebijakan ini juga memiliki dampak positif dalam upaya mengurangi polusi udara, yang telah menjadi masalah serius di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebijakan ini masih harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menjadi kenyataan.

Baca Juga:

Luhut Binsar Panjaitan Kritik Thomas Lembong dan Harga Nikel

Pembahasan di Tingkat Pusat dan Daerah

Meskipun rencana ini telah disampaikan oleh Menteri Luhut, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya belum sepenuhnya menentukan langkah konkret tentang pajak motor BBM. Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK, menyatakan belum ada pembicaraan resmi bersama Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menjelaskan PBBKB adalah pajak provinsi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Kebijakan untuk Lingkungan dan Transportasi

Kenaikan pajak motor berbasis BBM menarik perhatian karena mendukung transportasi publik dan berpotensi meningkatkan kualitas udara. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pertimbangan dan belum diimplementasikan secara resmi.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Luhut merupakan wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Hal ini juga telah dibahas dalam Rapat Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga beberapa hari yang lalu.

Mendukung Upaya Pemerintah

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi berbagai masalah terkait transportasi dan lingkungan. Rencana kenaikan pajak motor berbasis BBM adalah salah satu inisiatif yang dapat mendukung upaya tersebut. Namun, detail pelaksanaannya masih perlu dibahas lebih lanjut.

Bagaimanapun juga, penting bagi masyarakat mendukung pemerintah menciptakan transportasi efisien dan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Sumber:

tempo.co

About The Author